Gubernur Al Haris Hadiri Entry Meeting BPK RI
Tegaskan Komitmen Transparansi Keuangan Daerah Jambi

Jakarta, Kamis (02/04/2026) | Forum Nasional Pemprov se-Indonesia & BPK RI

JAKARTA – Gubernur Jambi, H. Al Haris, menunjukkan komitmen serius Pemerintah Provinsi Jambi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan kehadirannya langsung dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, pada Kamis, 2 April 2026.

Kegiatan strategis yang berlangsung di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta ini dihadiri oleh para gubernur dan ketua DPRD dari seluruh provinsi di Indonesia. Forum ini menjadi tahap awal krusial dalam rangkaian pemeriksaan laporan keuangan daerah, yang bertujuan memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan, sesuai peraturan perundang-undangan, dan bebas dari penyimpangan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa Pemprov Jambi tidak akan pernah kompromi soal kualitas pengelolaan keuangan. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, semua harus dilakukan dengan standar tertinggi. Ia memandang pemeriksaan BPK bukan sebagai beban, melainkan sebagai mitra strategis untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.

“Pemeriksaan ini merupakan bagian penting untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara tepat sasaran dan bertanggung jawab. Kami siap mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan BPK, karena ini adalah bentuk tanggung jawab kami kepada rakyat.”

— H. Al Haris, Gubernur Jambi

Lebih lanjut, Gubernur memberikan instruksi tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jambi. Ia meminta agar seluruh kepala dinas dan badan bersikap kooperatif, responsif, dan proaktif dalam menyiapkan dokumen serta laporan keuangan yang berkualitas sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tidak boleh ada lagi keterlambatan atau data yang tidak lengkap yang dapat menghambat proses audit.

Harapan besar digantungkan pada hasil pemeriksaan LKPD Tahun 2025 ini. Gubernur Al Haris optimis bahwa dengan kerja keras dan sinergi yang baik, Provinsi Jambi akan kembali meraih opini terbaik dari BPK RI. Capaian ini bukan sekadar prestasi administratif, melainkan kunci utama untuk meningkatkan kepercayaan publik (public trust) terhadap kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat.

Keikutsertaan Gubernur Jambi dalam forum nasional ini menegaskan posisi Pemprov Jambi yang konsisten berbenah diri. Langkah ini sejalan dengan visi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan mampu mendukung pembangunan berkelanjutan di Bumi Sepucuk Adat Sebelas Koto.